Pemerintah akan memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Kenaikan ini sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meskipun mendapatkan tentangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belum ada rencana kenaikan PPN ditunda. Ia mengingatkan APBN sebagai instrumen penyerap kejut (shock absorber) perekonomian harus dijaga kesehatannya. Baca selengkapnya di CNN Indonesia  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241121080238-532-1168964/ini-daftar-13-barang-tak-kena-kenaikan-ppn-12-persen-per-januari-2025

Informasi yang menyebut pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari BPJS Kesehatan berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos) tunai, ramai di media sosial.  Informasi tersebut salah satunya diunggah di media sosial TikTok oleh akun @bansos.202408, Rabu (13/11/2024). Narasi menuliskan, bantuan dari pemerintah bagi peserta KIS diberikan senilai Rp 1,2 juta sampai Rp 2 juta dan dicairkan pada November 2024. "Ternyata di dalam kartu KIS BPJS Kesehatan ada bansosnya," tulis unggahan. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ramai soal Pemegang KIS Dapat Bansos Tunai, Benarkah? Ini Kata BPJS",  Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/17/210000265/ramai-soal-pemegang-kis-dapat-bansos-tunai-benarkah-ini-kata-bpjs?page=all .

Biodata dan profil Wamildan Tsani Panjaitan. Dia adalah Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Wamildan menggantikan Irfan Setiaputra. Hal itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Lar Biasa (RUPSLB) di Auditorium Gedung Manajemen Garuda Tangerang, Jumat (15/11/2024).  Sebelum bertugas di Garuda Indonesia, Capt Wamildan Tsani Panjaitan adalah Acting CEO di PT Lion Air, posisi yang diembannya sejak 2022. Baca selengkapnya di PosBelitung  https://belitung.tribunnews.com/2024/11/15/biodata-wamildan-tsani-panjaitan-dirut-pt-garuda-indonesia-dan-pilot-pesawat-patroli-tni-au

Debt Collector (DC) lapangan dari pinjaman online (pinjol) mungkin tidak jadi datang menagih ke rumah karena beberapa alasan, di antaranya: 1. Lokasi Tidak Jelas atau Sulit Dijangkau Jika alamat debitur sulit ditemukan atau berada di daerah terpencil, DC lapangan mungkin enggan mendatangi lokasi tersebut karena memerlukan lebih banyak waktu dan biaya. 2. Efektivitas Penagihan Digital Banyak pinjol sekarang lebih mengandalkan penagihan digital (melalui telepon, pesan, atau email) karena lebih efisien dibandingkan penagihan langsung ke rumah. Hal ini juga menekan biaya operasional. pembayara 3. Peraturan Pemerintah Pemerintah Indonesia, melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan), menerapkan aturan ketat untuk menjaga agar perusahaan pinjol tidak melakukan penagihan yang melanggar hukum atau mengintimidasi. Hal ini membuat beberapa pinjol enggan mengirim DC lapangan jika tidak diperlukan. 4. Risiko Legal dan Keamanan DC yang datang ke rumah mungkin menghadapi risiko hukum atau konfr

Cara melakukan klaim kacamata dengan BPJS Kesehatan: 1. Pastikan Memenuhi Syarat Klaim Kacamata Klaim kacamata hanya bisa dilakukan untuk peserta BPJS yang terdaftar sebagai peserta aktif, baik peserta mandiri (PBPU), Penerima Bantuan Iuran (PBI), maupun pegawai (PPU). Klaim kacamata dapat dilakukan setiap dua tahun sekali. 2. Mendapatkan Surat Rujukan Datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti Puskesmas atau klinik yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Periksakan kondisi mata, dan jika memang membutuhkan kacamata, dokter akan memberikan surat rujukan ke spesialis mata di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 3. Pemeriksaan Mata di Rumah Sakit Bawa surat rujukan ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS untuk menjalani pemeriksaan mata. Setelah diperiksa oleh dokter spesialis mata, dokter akan memberikan resep kacamata sesuai kebutuhan. 4. Mengunjungi Optik yang Bekerja Sama dengan BPJS Bawa resep kacamata ke optik yang bekerja s

Menteri Koperasi Budi Arie buka suara soal peralihan pengawasan koperasi dari Kementerian Koperasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Budi Arie menekankan, pihanya akan berbagai tugas dengan OJK terkait pengawasan sektor koperasi. Pengawasan terhadap koperasi close loop akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi semenatra open loop dilaksanakan OJK. "Koperasi itu kan prinsipnya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Kalau kooperasi simpan pinjam itu berbasis pengumpulan dananya dari anggota, yang pinjam juga anggota, nggak perlu OJK," ungkap Budi Arie saat ditemui di Menara Bank Mega, di Jakarta, Selasa, (12/11/2024). Baca selengkapnya ri CNBC Indonesia  https://www.cnbcindonesia.com/news/20241112164201-4-587631/budi-arie-ungkap-ciri-ciri-koperasi-yang-tak-perlu-pengawasan-ojk

Pemerintahan Prabowo-Gibran di Kabinet Merah Putih berjanji akan menaikan gaji PNS, TNI, dan Polri pada tahun 2025. Termasuk gaji guru yang akan ditambah Rp2 juta per bulan. Namun, pada tahun 2024, kenaikan gaji PNS mencapai 8 persen. Untuk gaji guru, kenaikan diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu'ti. Baca selengkapnya di BANGKA POS  https://belitung.tribunnews.com/2024/11/10/kenaikan-gaji-pns-2025-daftar-perkiraan-besaran-gaji-pns-tni-dan-polri-golongan-i-hingga-iv

Seluruh badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengubah harga produk BBM-nya di SPBU, seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia yang kompak menaikkan harga produk BBM non subsidi. Namun demikian, BBM bersubsidi yang dijual oleh SPBU Pertamina yakni Solar subsidi dan Pertalite (RON 90) tidak mengalami penyesuaian harga.  Harga BBM Pertalite pada periode November 2024 ini masih dibanderol Rp 10.000 per liter. Demikian juga harga BBM Solar subsidi masih dibanderol Rp 6.800 per liter. Baca selengkapnya di CNBC Indonesia  https://www.cnbcindonesia.com/news/20241112095629-4-587486/harga-asli-bbm-pertalite-bukan-rp10-ribu-per-liter-ternyata-segini

Sebuah informasi yang menyebut bahwa kini BPJS Kesehatan membatasi pemberian rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), beredar di media sosial.  Informasi itu dibagikan oleh akun X (Twitter) @nmeili****, Jumat (8/11/2024). Dalam unggahan disebutkan, pengurangan rasio pemberian rujukan diterapkan sejak September 2024.  "Jangan heran kalau makin susah dapat rujukan dari faskes 1, jadi yg dulu FKTP bisa rujuk 14,99% dari kapitasi, skrg makin di tekan sisa 11,9%," tulis pengunggah. Menanggapi unggahan tersebut, tidak sedikit warganet yang merasakan hal yang serupa ketika berobat dengan BPJS Kesehatan. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPJS Kesehatan Disebut Kini Batasi Pemberian Rujukan dari Faskes Pertama, Benarkah?",  Klik untuk baca selengkapnya di Kompas: https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/12/193000965/bpjs-kesehatan-disebut-kini-batasi-pemberian-rujukan-dari-faskes-pertama .

Banyak peserta SKD CPNS 2024 bertanya apakah ada peluang untuk lolos ke tahap selanjutnya meski tidak memenuhi passing grade. Sayangnya, menurut kebijakan saat ini, belum ada aturan khusus yang mengizinkan peserta dengan nilai tinggi tetapi tidak mencapai passing grade untuk tetap melanjutkan ke Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024, prioritas utama kelulusan SKD diberikan kepada peserta yang memenuhi nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Peserta yang memenuhi passing grade dan masuk dalam peringkat maksimal tiga kali jumlah formasi yang dibutuhkan berhak maju ke tahap SKB tanpa seleksi tambahan, memastikan kualitas seleksi terjaga. Dalam hal peserta dengan nilai SKD yang sama berada di batas tiga kali kebutuhan jabatan, kelulusan ditentukan melalui urutan nilai tes. Nilai yang diprioritaskan adalah tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, dan tes wawasan kebangsaan. Jika hasil tetap sama, peserta terkait langs

Pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah atau "kumpul kebo" semakin marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini masih saja terjadi meski norma hukum dan agama tidak menyetujui adanya hal ini. Mengutip laporan The Conversation, salah satu penyebab utama para anak muda memutuskan untuk melakukan kohabitasi atau tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan adalah adanya pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Saat ini, tidak sedikit anak muda yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan yang rumit. Sebagai gantinya, mereka memandang "kumpul kebo" sebagai hubungan yang lebih murni dan bentuk nyata dari cinta. Silahkan baca selengkapnya di CNBC Indonesia  https://www.cnbcindonesia.com/news/20241110070849-4-587003/kumpul-kebo-makin-marak-di-ri-ini-wilayah-paling-banyak

Parkir mobil di jalan depan rumah kerap mengganggu tetangga dan lalu lintas, terutama jika jalan tak begitu lebar.  Sayangnya, masih banyak kendaraan yang diletakkan di pinggir jalan atau bahkan lahan milik tetangga karena berbagai alasan.  Seperti sejumlah balasan dalam unggahan X @tanya** misalnya, yang mengomentari parkir sembarangan karena garasi tak cukup menampung lebih dari satu kendaraan roda empat Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Garasi Tak Cukup, Bolehkah Parkir Mobil di Jalan Depan Rumah?",  Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/08/170000665/garasi-tak-cukup-bolehkah-parkir-mobil-di-jalan-depan-rumah-?page=all .

Foto : Ilustrasi Mulai Januari 2025, tarif pajak progresif kendaraan bermotor di DKI Jakarta naik.  Disebutkan tarif pajak progresif kendaraan kini naik 1 persen tiap kepemilikan lebih dari satu. Sebelumnya, kenaikkannya hanya 0,5 persen.  Kenaikan tarif pajak progresif di Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2024.  Tenang, ada cara 'ces pleng' agar bisa lolos dari jeratan kenaikan tarif pajak progresif 1 persen ini. Terutama bagi yang sudah menjual mobil atau motor atas nama pribadi. Artikel ini telah tayang di https://www.gridoto.com dengan judul "Ces Pleng, Begini Cara Lolos Dari Jeratan Kenaikan Tarif Pajak Progresif 1 Persen". Klik untuk baca:  https://www.gridoto.com/read/224174682/ces-pleng-begini-cara-lolos-dari-jeratan-kenaikan-tarif-pajak-progresif-1-persen

Sobat semuanya, tentunya dengan adanya kabar bahagia perihal kenaikan gaji yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2025, ini pun menimbulkan pertanyaan dibenak para pensiunan PNS. Apakah dengan adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2025, akan naik juga gaji pensiunan di tahun 2025? Baca selengkapnya di Tribunpriangan  https://priangan.tribunnews.com/2024/11/06/gaji-pns-akan-naik-di-tahun-2025-bagaimana-dengan-nasib-gaji-pensiunan-pns-akankah-naik-juga

BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beasiswa bagi anak peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang meninggal dunia atau cacat total.  Sayangnya, informasi ini masih belum banyak diketahui masyarakat, khususnya oleh peserta Jamsostek.  Hal tersebut tampak dari respons warganet dalam unggahan akun media sosial X @And***, Rabu (30/10/2024), yang menginformasikan program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan.  "Mungkin peserta BPJS blm ada yg belum tahu._ Silahkan disimak, cuman bener apa gak saya juga belum dapat info yg *A-1*," tulis pengunggah. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Besaran dan Cara Urus Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan, Bisa Dapat hingga Rp 12 Juta Per Tahun",  Klik untuk baca:  https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/06/151500465/besaran-dan-cara-urus-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-dapat-hingga-rp-12.

Selamat bahagia bagi para Guru Sertifikasi yang akan menerima kenaikan gaji dan Tunjangan Profesi. Gaji dan Tunjangan Profesi para Guru Sertifikasi dipastikan akan naik mulai tahun 2025. Saat ini, pihak Abdul Mu’ti sedang menghitung betul mengenai kenaikan gaji Guru Sertifikasi agar nantinya tepat sasaran.  Baca selengkapnya di KLIKPENDIDIKAN  https://www.klikpendidikan.id/news/35813879666/naik-gaji-tahun-depan-segede-ini-tunjangan-profesi-yang-bakal-diterima-oleh-para-guru-sertifikasi-mulai-2025

Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2024 dibuka mulai Selasa, 1 Oktober 2024 lalu.  Pengumuman ini disampaikan melalui Surat Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 yang dikeluarkan pada 27 September 2024 dan ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto. Calon pelamar PPPK dapat mendaftar melalui situs resmi sscasn.bkn.go.id. Pembukaan pendaftaran PPPK ini dilakukan setelah tahap pendaftaran CPNS 2024 selesai. Baca selengkapnya di KOMPAS  https://www.kompas.tv/nasional/550698/gagal-seleksi-cpns-2024-apakah-bisa-daftar-pppk-2024-ini-penjelasan-bkn

Aplikasi pesan WhatsApp hampir digunakan untuk berbagai kebutuhan khususnya di Indonesia. Namun, para pengguna aplikasi WhatsApp nampaknya masih perlu berhati-hati lantaran banyak modus penipuan yang memakan korban melalui aplikasi pesan tersebut. Kebanyakan penipuan lewat WhatsApp memanfaatkan file APK yang dikirim acak ke nomor HP orang lain. Tujuannya agar penerima chat mengklik dan mendownload file kemudian tanpa sadar menginstal aplikasi jahat di HP-nya. Baca selengkapnya di CNBC Indonesia  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241103095607-37-585181/7-modus-terbaru-penipuan-lewat-whatsapp-korbannya-banyak-banget

Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak satu tahunan maupun lima tahunan.  Untuk pajak lima tahunan merupakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang disertai dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) alias pelat nomor. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bisakah Bayar Pajak Kendaraan 5 Tahunan Tanpa BPKB?",  Klik untuk baca:  https://otomotif.kompas.com/read/2024/10/29/121200415/bisakah-bayar-pajak-kendaraan-5-tahunan-tanpa-bpkb-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II). BBNKB II ini berarti bea balik nama kendaraan bekas. Kini, pembeli kendaraan bekas tidak akan dibebankan BBN lagi kalau mau mengganti identitas kendaraan yang dibelinya. Aturan itu sudah berlaku sejak 23 Oktober 2024. Baca artikel detikoto, "Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Resmi Dihapus, Ini Aturan Lengkapnya" Baca selengkapnya di detik oto. LINK  https://oto.detik.com/berita/d-7617432/bea-balik-nama-kendaraan-bekas-resmi-dihapus-ini-aturan-lengkapnya .