28 MN Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Edukasi

Mengejutkan! Duit Warga RI Dimaling Rp 9,1 Triliun, Setiap Hari 1.000 Orang Teriak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa hingga 14 Januari 2026 terdapat 432.637 pengaduan masyarakat yang diterima melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC). Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK telah memblokir lebih dari 397.000 rekening terkait laporan tersebut. "Ada Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam ini, di mana IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak Rp 432 miliar," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI Jakarta, dikutip Minggu (22/2/2026). Friderica yang akrab disapa Kiki mengatakan sebaran laporan scam tertinggi berasal dari Pulau Jawa yang masih mendominasi lebih dari 303.000 laporan. "Diikuti oleh Sumatera dan seterusnya," imbuhnya. Adapun modus scam yang dilaporkan beragam, mulai dari penipuan transaksi belanja dengan 73.000 laporan, yang diikuti panggilan palsu, penipuan investasi, penipua...

Beda Aturan UMP Buruh Lama dan Baru, Apa Saja? Cek Sekarang

Pemerintah telah menetapkan aturan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki). Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah telah menetapkan aturan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 itu merevisi PP Nomor 36 Tahun 2021. Ada setidaknya 4 pokok perubahan dalam aturan baru UMP tahun depan. Pertama, indeks tertentu pada formula perhitungan UMP yang naik menjadi 0,5-0,9. Sementara koefisien alfa pada aturan lama, misalnya dalam penetapan UMP 2025 berada di rentang 0,1 hingga 0,3. "Simbol alfa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditentukan nilainya oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan: a. keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan; dan b. perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak," jelas Pasal 26 Ayat...

Wajib Tahu! BI Checking Sudah Ganti, Begini Cara Cek Utang Online di SLIK OJK

Istilah BI Cheking sering didengar bagi sebagaian masyarakat yang pernah mengajukan pembiayaan. Kini sistem tersebut beragnti menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem ini menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan saat menilai kelayakan calon peminjam, terutama untuk pengajuan kredit. Apabila catatan SLIK seseorang kurang baik, peluang untuk memperoleh pinjaman dari bank maupun perusahaan pembiayaan akan semakin kecil. Terlebih, kini OJK mewajibkan layanan pinjaman online P2P Lending untuk ikut melaporkan data ke SLIK, sehingga rekam jejak kredit masyarakat makin mudah dipantau. Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang. Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol. Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus...

Tegas! DPR Minta OJK Hapus Aturan Membolehkan Debt Collector Pihak Ketiga

Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector alias mata elang.  Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12). Ia pun menyebut peristiwa penagihan utang oleh pihak ketiga yang kembali terjadi dengan ancaman, kekerasan, dan mempermalukan konsumen di Jalan Juanda, Depok, Sabtu (13/12). "Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," kata Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara. Menurutnya Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur penagihan utang oleh pihak ketiga dapat dikatakan tidak efektif. Abduh pun mempertanyakan apa dasar OJK membuat peraturan penagihan oleh pihak ketiga. Dia pun merujuk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fi...

Awas! Ini Tanggal 'Neraka' Puncak Arus Mudik-Balik di Libur Nataru

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan puncak arus mudik bakal terjadi pada pada H-1 Natal 2025, tepatnya tanggal 24 Desember 2025. Sedangkan puncak arus balik akan terjadi H+1 tahun baru 2026, tepatnya 2 Januari 2026. "Puncak perjalanan diperkirakan terjadi pada Rabu 24 Desember 2025 untuk arus keberangkatan (mudik) dan Jumat 2 Januari 2026 untuk arus balik atau kepulangan," kata Dudy dalam paparannya di rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025). Adapun prediksi waktu puncak arus mudik 24 Desember 2025 dan arus balik 2 Januari 2026 bakal terjadi pada pukul 07:00 - 09:59. "Pada puncak keberangkatan nasional pada 24 Desember 2025 dan puncak kepulangan pada 2 Januari 2025, mayoritas memilih jam keberangkatan pada rentang pukul 07.00 - 09:59, sehingga kecenderungan pemilihan jam baik keberangkatan maupun kepulangan akan menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan, serta jam-jam puncak,...

Waduh! Raja Hacker Buron 10 Tahun Ternyata Pengusaha Batu Bara, Ini Sosoknya

Seorang hacker kawakan bernama Vyacheslav Penchukov atau Tank buka-bukaan soal kehidupannya, termasuk saat ditangkap beberapa tahun lalu. Kini dia mendekam di penjara Colorado usai jadi buron selama 10 tahun. Ternyata, dulu Penchukov juga sempat menjadi pengusaha batu bara.  Tank bersama kru Jabber Zeus menggunakan teknologi kejahatan siber untuk melakukan pencurian dari rekening bank usaha kecil, pemerintah daerah dan lembaga amal selama akhir tahun 2000-an. Kejahatan itu berhasil menguras uang banyak korban. Setidaknya ada lebih dari 600 korban dengan kerugian lebih dari 4 juta poundsterling selama tiga bulan di Inggris. Menurutnya kejahatan saat itu adalah 'uang mudah'. Sebab para korbannya yang merupakan bank, begitu pula polisi di berbagai wilayah tidak bisa mengatasinya. Baca artikel CNBC Indonesia "Raja Hacker Buron 10 Tahun Ternyata Pengusaha Batu Bara, Ini Sosoknya" selengkapnya di sini:  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251112133742-37-684570...

Wow! BI Checking Sudah Ganti, Sekarang Bisa Cek Utang Sendiri di Internet

Layanan pengecekan daftar pinjaman kini tak lagi di melalui BI Checking yang ada di Bank Indonesia(BI), melainkan sudah dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kini namanya menjadi SLIK atau Sistem Layanan Informasi. SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa diakses secara online melalui situs idebku.ojk.go.id. Melalui link tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi debitur dan telah terintegrasi dengan kantor pusat dan kantor regional. Berbagai jenis pinjaman akan masuk dalam catatan SLIK, termasuk kredit modal kerja, kendaraan bermotor, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), investasi, kredit tanpa agunan, kartu kredit, hingga kredit dengan jaminan. Setidaknya terdapat lima penilaian dalam BI Checking, yakni kredit lancar, dalam perhatian khusus (DPK), tidak lancar, diragukan, hingga macet. Pada kategori penilaian kredit macet, seorang debitur dinyatakan masuk daftar hitam atau blacklist akibat gagal bayar lebih dari 180 hari. Untuk mendaftar, masyarakat bisa melakukanny...

Wajib Tahu! Ini Ciri KTP yang Bisa Cairkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 OKT-DES 2025, Cek Dulu Statusnya di HP

Pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap IV periode Oktober-Desember 2025 sudah dimulai. Namun tidak semua Kartu Tanda Penduduk bisa digunakan untuk mencairkan bantuan ini. Ada syarat dan karakteristik khusus yang harus dipenuhi agar KTP seseorang bisa mencairkan dana bansos. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi penopang ekonomi jutaan keluarga kurang mampu di Indonesia. Kabar baiknya, Kementerian Sosial telah memulai penyaluran PKH dan BPNT sejak Oktober 2025. Proses pencairan berlangsung bertahap dan dipastikan selesai pada Desember 2025. Baca selengkapnya di Kompas, klik link  https://www.kompas.tv/info-publik/629914/ini-ciri-ktp-yang-bisa-cairkan-bansos-pkh-dan-bpnt-tahap-4-okt-des-2025-cek-dulu-statusnya-di-hp

Luar Biasa! Rupiah Kebanyakan Nol, Ubah Rp1.000 Jadi Rp 1 Banyak Untungnya Bagi RI

Wacana redenominasi atau penyederhanaan mata uang kembali muncul. Kali ini datang dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang baru saja diteken oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Redenominasi bukan barang baru. Kajiannya pun sudah berulang kali diulas oleh berbagai pakar. Semuanya nyaris sepakat bahwa ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia.  Dikutip dari Indonesia Treasury Review Volume 2 Nomor 4 Tahun 2017, redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan penulisan nominal suatu mata uang dengan dengan menggunakan skala baru, tanpa mengurangi nilai uang tersebut terhadap harga barang atau jasa. Rencana redenominasi pun telah digulirkan oleh Bank Indonesia sejak 2010 silam, hingga akhirnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat itu mengusulkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah alias redenominasi ke DPR, dan masuk menjadi program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2013. Redenominasi yang diusulkan saat itu ialah dengan penyederha...

DKI Jakarta Kembali Gelar Pemutihan Pajak hingga 31 Desember 2025, Ini Syarat dan Cara Bayarnya

Kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang menunggak pajak atau belum mengurus  Bea Balik Nama  (BBN). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program pemutihan atau  penghapusan sanksi pajak  dan sanksi BBN kendaraan bermotor yang berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025. Program keringanan ini diumumkan oleh  TMC Polda Metro Jaya  melalui akun media sosial resminya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melunasi kewajiban tanpa dikenakan denda atau sanksi tambahan akibat keterlambatan pembayaran. Program pemutihan pajak ini berlaku selama hampir dua bulan penuh. Periode dimulai pada 10 November 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025 bertepatan dengan penutupan akhir tahun. Durasi yang cukup panjang ini memberi fleksibilitas bagi wajib pajak untuk mengatur jadwal pembayaran tanpa terburu-buru.  Pemprov DKI Jakarta berharap, program tersebut dapat meningkat...

Raja Ojol Tutup di RI, Sekarang Bagi-bagi Uang Rp 60 Juta Buat Driver

Uber pernah menjadi salah satu raja transportasi online yang beroperasi di Indonesia. Namun, persaingan yang sengit membuat Uber akhirnya menjual operasinya kepada Grab dan meninggalkan pasar Asia Tenggara pada 2018 silam. Sejak saat itu, Uber lebih fokus mengembangkan bisnis di pasar-pasar intinya di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Seiring perkembangan waktu, Uber juga terus mengikuti tren, misalnya mengeksplor bisnis taksi tanpa sopir (robotaxi) dengan menggandeng beberapa mitra. Terbaru, Uber juga makin gencar mengembangkan taksi listrik untuk mengurangi emisi karbon. Bahkan, opsi angkutan Uber Green diubah menjadi Uber Electric. Tak tanggung-tanggung, Uber memberikan insentif senilai US$4.000 (Rp66,5 jutaan) kepada mitra pengemudi yang beralih dari mobil tradisional ke mobil listrik. Menurut data Uber, saat ini ada 200.000 mobil listrik yang berkabung di jaringan layanannya secara global, dikutip dari Engadget, Kamis (23/10/2025). Tawaran Uber untuk mendorong mitra peng...

Istana Bakal Keluarkan Perpres Ojol, Atur Tarif hingga Kesejahteraan

Istana akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol). Aturan tersebut akan berkaitan dengan tarif, perlindungan, serta kesejahteraan untuk para pengemudi ojek online. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, aturan tersebut sedang digodok. "Sedang dikomunikasikan semua. Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol, ya," kata Prasetyo, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/10/2025). Baca selengkapnya di Kompas, klik link Sumber:  https://nasional.kompas.com/read/2025/10/24/19021521/istana-bakal-keluarkan-perpres-ojol-atur-tarif-hingga-kesejahteraan .

Beginilah Cara Cek Penerima BLT Rp900 Ribu lewat Website dan Aplikasi Cek Bansos Kemensos

Pemerintah meluncurkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat senilai Rp900 ribu untuk periode tiga bulan, yaitu Oktober hingga Desember 2025. Bantuan ini diberikan kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) guna memperkuat daya beli masyarakat di akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa bantuan tambahan ini bertujuan memperluas jangkauan perlindungan sosial di luar program reguler Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako. “BLT Kesejahteraan Rakyat ini di luar bantuan reguler. Pemerintah menambah dukungan agar masyarakat, terutama di lapisan bawah, tetap memiliki daya beli yang kuat pada kuartal keempat tahun ini,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/10/2025). Bantuan senilai Rp300 ribu per bulan ini akan disalurkan sekaligus sebesar Rp900 ribu mulai 20 Oktober 2025 melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia....

Hashim Ungkap Prabowo Mau Disogok Orang US$ 1 Miliar, Begini Ceritanya

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan ada pihak yang ingin menyogok Presiden Prabowo Subianto sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,5 triliun. Hal itu diungkapkan Hashim saat menghadiri acara Indonesia Berdoa yang digelar FORMAS di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10/2025). Mulanya, dia mengatakan kalau beberapa bulan lalu, Prabowo meneleponnya ketika malam Minggu. Prabowo menanyakan aktivitas Hashim dan lantas dijawab sedang membaca buku. "Kenapa telepon? 'Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang'," kata Hashim menirukan omongan Prabowo. Hashim lantas bertanya kepada Prabowo perihal nominal uangnya. Prabowo lantas menjawab US$ 1 miliar. "Ya Pak Fahri (Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah) sudah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok US$ 1 miliar dolar," ujar Hashim. Ia lantas menanyakan respons Prabowo terhadap tawaran...

Konglomerat Pemilik Grand Mall Bekasi yang Tutup Permanen

Grand Mall Bekasi yang dulunya merupakan pusat perbelanjaan populer warga Bekasi kini tinggal kenangan. Sejak 1 Januari 2025, mal yang berjaya di era 2000-an itu sudah tidak beroperasi.  Di masa kejayaannya, Grand Mall Bekasi merupakan salah satu mal terbesar di Bekasi. Berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kranji, Medan Satria, mal ini menjadi destinasi belanja favorit masyarakat Bekasi sejak sekitar awal 2000-an. Grand Mall Bekasi terdiri dari sekitar 5 lantai utama ditambah 2 basement untuk parkir. Lokasinya terbilang sangat strategis karena dekat pertigaan Kranji dan stasiun kereta api Kranji yang membuatnya mudah diakses.  Sejak di awal tahun 2025, Grand Mall Bekasi dilaporkan resmi ditutup dan aktivitas operasionalnya berhenti. Semua tenant di dalam mall telah memilih untuk angkat kaki, yang menyebabkan mal tersebut kosong dan hampir tidak ada pengunjung. Sumber:  https://money.kompas.com/read/2025/10/11/100725126/konglomerat-pemilik-grand-mall-bekasi-ya...

Perang Saudara Tetangga RI Kembali Makan Korban, 40 Orang Tewas

Sebanyak 40 orang, termasuk anak-anak, dilaporkan tewas dalam serangan udara militer Myanmar pada Senin (6/10/2025) waktu setempat. Tragedi terjadi saat ratusan warga berkumpul untuk merayakan festival bulan purnama Thadingyut yang juga disertai aksi damai menentang junta militer. Melansir AFP pada Kamis (9/10/2025), serangan junta menyasar kerumunan warga sipil yang tengah merayakan festival Thadingyut di kota Chaung U, Myanmar tengah. Sekitar pukul 19.00 waktu setempat, sebuah paralayang bermotor milik militer menjatuhkan dua bom ke tengah kerumunan. "Anak-anak hancur berkeping-keping," ungkap seorang anggota panitia penyelenggara yang meminta identitasnya dirahasiakan, dikutip dari AFP. Ia menambahkan, lebih dari 40 orang tewas dan sekitar 80 lainnya luka-luka. Baca artikel CNBC Indonesia "Perang Saudara Tetangga RI Kembali Makan Korban, 40 Orang Tewas" selengkapnya di sini:  https://www.cnbcindonesia.com/news/20251008232527-4-674151/perang-saudara-te...

Begini Manuver Purbaya Bersihkan RI dari Rokok Ilegal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan solusi jitu untuk mengatasi masalah peredaran rokok ilegal di Tanah Air. Seperti diketahui, maraknya peredaran rokok ilegal membuat kinerja industri rokok dalam negeri tertekan.  Oleh karena itu, dia berkomitmen untuk membersihkan pasar rokok Tanah Air dari rokok ilegal baik dari dalam dan luar negeri. Menurut Purbaya, rokok ilegal ini tentu tidak membayar cukai dan ini merugikan negara. Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan membuat satu sistem khusus bagi industri hasil tembakau (IHT). Dia berencana melakukan sentralisasi industri rokok. Hal ini guna menangkal peredaran rokok ilegal. Purbaya menambahkan konsep sentralisasi IHT ini sudah ada di Kudus, Jawa Timur dan Pare Pare, Sulawesi Selatan. "Ada mesin, gudang, pabrik dan bea cukai di sana jadi konsepnya sentralisasi. One stop service ini sudah jalan di Kudus dan Pare Pare. Kita akan kembangkan lagi supaya rokok ilegal masuk ke kawasan khusus mereka bisa bayar...

Peneliti: RUU Perampasan Aset Ditakuti karena Elite Banyak Penghasilan Ajaib

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenurrohman, menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ditakuti oleh elite politik karena bisa menjadi bumerang. Menurut Zaenur, jika RUU itu disahkan, maka harta-harta mereka yang diperoleh dari sumber tidak sah akan dirampas.  “Karena kita tahu ya, elite-elite kita itu punya banyak penghasilan yang ajaib. Punya harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya,” ujar Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/9/2025). Artikel ini telah tayang di  Kompas.com  dengan judul "Peneliti: RUU Perampasan Aset Ditakuti karena Elite Banyak Penghasilan Ajaib", Klik untuk baca selengkapnya :  https://nasional.kompas.com/read/2025/09/18/18341331/peneliti-ruu-perampasan-aset-ditakuti-karena-elite-banyak-penghasilan-ajaib?utm_source=Whatsapp&utm_medium=WAchannel&utm_campaign=Kompascom .

Ribuan Kartu Layanan Gratis Transjakarta Sudah Dibagikan, Begini Cara Dapatnya

Program Kartu Layanan Gratis (KLG) untuk transportasi publik di Jakarta terus digulirkan. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mencatat sudah ada 5.729 KLG yang didistribusikan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, bekerja sama dengan pemerintah kota setempat. Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, menjelaskan bahwa sebanyak 3.368 kartu dibagikan di Jakarta Barat dan 2.361 kartu di Jakarta Utara. Kini, giliran Jakarta Pusat yang segera menerima 2.651 KLG untuk pendaftar dan penerima manfaat. “Kami berkoordinasi dengan seluruh wilayah untuk percepatan pendistribusian KLG sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung,” kata Welfizon di Jakarta, Selasa (16/9/2025), dikutip dari Antara.  KLG dapat digunakan untuk naik berbagai moda transportasi publik di Jakarta secara gratis, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga Transjabodetabek. Artikel ini telah tayang di  Kompas.com  dengan judul "Ribuan Kartu Layanan Gratis Transjakarta Sudah Diba...

Apa yang Terjadi Usai PBB Cap Israel Lakukan Genosida di Gaza?

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya mengumumkan agresi Israel di Jalur Gaza, Palestina, sebagai genosida. Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengenai wilayah Palestina merilis laporan terkait agresi Israel di Jalur Gaza. "Komisi menyimpulkan dengan alasan yang wajar bahwa otoritas Israel dan pasukan keamanan Israel telah melakukan dan terus melakukan tindakan genosida berikut terhadap warga Palestina di Jalur Gaza," demikian kesimpulan laporan tersebut. Lalu, apa yang terjadi setelah komisi ini mencap Israel lakukan genosida? Dalam laporan yang mereka rilis, komite independen PBB ini juga menyertakan sejumlah rekomendasi. Baca selengkapnya di CNN Indonesia, klik link  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250916204943-120-1274435/apa-yang-terjadi-usai-pbb-cap-israel-lakukan-genosida-di-gaza