Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi  (MKMK) memutuskan  Hakim Konstitusi Arsul Sani   tak terbukti melanggar kode etik. MKMK menyatakan Arsul Sani tak melakukan  pemalsuan dokumen berupa ijaza h  pendidikan doktoral. Putusan itu dibacakan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dalam sidang perkara aduan dugaan ijazah palsu Arsul Sani di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/12). Arsul Sani hadir secara daring. "Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip integritas dalam Sapta Karsa Hutama," kata Dewa saat membaca putusan, dikutip dari  detikcom . Dalam pertimbangannya, Hakim MKMK, Ridwan Mansyur, mengatakan Majelis Kehormatan menemukan bahwa Arsul Sani mengikuti proses pendidikan doktoral secara sah. Berdasarkan penelusuran, MKMK meyakini dokumen ijazah sebagai bukti kelulusan Arsul Sani yang diberikan Collegium Humanum merupakan dokumen asli dan autentik. "Deng...

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini di Indonesia tengah terjadi krisis kepercayaan publik. Anies lalu menyinggung banyak orang mendatangi tempat bencana bukan meningkatkan kepercayaan tapi jadi meninggikan sinisme. "Kita punya PR, PR untuk mengisi kepercayaan publik. Akhir-akhir ini, banyak orang datang ke tempat bencana tetapi, bukan meningkatkan kepercayaan, tapi meninggikan sinisme. Betul nggak teman-teman?" ujar Anies saat memberi kuliah umum dalam acara 'Turun Tangan Festival 2025' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (7/12/2025). Dia mengatakan masyarakat tengah mengalami krisis kepercayaan terhadap pejabat publik. Kata Anies, keteladanan kepemimpinan moral saat ini diisi oleh warga biasa yang bekerja dengan jujur dan peduli atas kerja kemanusiaan. "Kita sedang mengalami krisis atas kepercayaan itu. Jadi, salah satu PR yang saya ingin sampaikan di sini. Kekosongan keteladanan kepemimpinan moral hari ini yang ...

Kabag Info Dispenad Letkol (Arm) Sayed Syahrial menjelaskan maksud Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang mengaku belum tahu siapa yang akan membayar pulsa internet Starlink bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.  Sayed mengatakan, yang dimaksud Maruli adalah belum mengetahui siapa yang akan mengurus pulsa Starlink, sedangkan pulsanya sudah dipastikan gratis oleh pihak Starlink. "Untuk pembayaran pulsa, itu sudah digratiskan dari penyedia Starlink itu sendiri, sampai dengan akhir Desember," ujar Sayed, dikutip dari Kompas TV, Jumat (5/12/2025).  "Jadi yang dimaksud Bapak KSAD tidak tahu siapa yang ngurus pulsanya, karena itu memang sudah digratiskan," imbuh dia. Sayed berharap, jangan sampai TNI AD malah mendapat keluhan mengenai pulsa Starlink. Padahal, dia menegaskan, pulsa Starlink sudah digratiskan sampai akhir Desember 2025. "Jadi jangan sampai nanti kalau ada keluhan terk...

  Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Usman Husin  melayangkan pernyataan keras kepada Menteri Kehutanan (Menhut)  Raja Juli Antoni  agar mundur dari jabatannya imbas tragedi banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Usman menilai Raja Juli tak memiliki kompetensi di bidang kehutanan. "Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja. Pak Menteri enggak paham tentang kehutanan," kata Usman dalam rapat kerja Komisi IV bersama Raja Juli membahas banjir dan longsor Sumatra, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12). Kepada Raja Juli, Usman menyebut persoalan kehutanan tidak dapat diselesaikan hanya melalui retorika atau menyalahkan pemerintah sebelumnya. Menurut dia, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat. "Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Me...

Presiden Prabowo Subianto menegaskan para guru harus bersikap tegas terhadap peserta didiknya untuk membentuk anak didik yang baik termasuk dalam hal kesopanan. Ia punya pengalaman soal anak siswa yang ternyata anak jenderal tapi tak sopan ke guru, tapi guru jadi takut karena siswa tersebut anak seorang jenderal. Hal ini disampaikan dalam peringatan Puncak Hari Guru di Indonesia Arena, Komplek GBK Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025) "Ada waktu saya menhan, ada sekolah yang di bawah kemenhan ada dapat laporan murid-murid yang jawab enggak sopan ke gurunya, ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah berhentikan anak itu," kata Prabowo. Namun, Prabowo menjelaskan setelah siswa itu diberhentikan,  kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan adalah anak jenderal. "Kepala sekolahnya telpon saya, saya bilang nggak usah ragu-ragu mana jenderal itu, sini menghadap saya, aku tunggu-tunggu nggak datang-datang juga itu jenderal," katanya. Prabowo...

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membongkar modus tambang timah ilegal yang menggunakan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir kuarsa dan pasir silika. "Ada satu yang kemarin saya temukan, bahwa mereka izinnya pasir kuarsa (dan silika) tapi di dalamnya timah," ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11). Temuan tersebut menyebabkan Bahlil memutuskan untuk menarik izin pertambangan pasir kuarsa dan pasir silika ke pusat. Sebelumnya, IUP untuk pasir kuarsa dan pasir silika merupakan kewenangan pemerintah daerah.  "Sekarang, dengan keputusan ratas (rapat terbatas) kemarin, akan ada revisi peraturan. Untuk seluruh perizinan (penambangan) pasir kuarsa maupun pasir silika akan ditarik ke pusat," ucap Bahlil. Revisi aturan tersebut nantinya tidak hanya berlaku di Bangka Belitung, tetapi juga di daerah-daerah lain. Langkah itu ditempuh oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pertambangan I...

Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan yang signifikan dan penuh keyakinan.  Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Tak hanya itu, Prabowo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN. Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam rilisnya, Otorita IKN menegaskan ...

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat dukungan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berbicara blak-blakan di depan publik. Dukungan itu ia dapatkan saat bertemu dengan Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/10) pagi tadi. "Dia (Gibran) mendukung juga, saya suruh ngomong ceplas-ceplos terus katanya," ujar Purbaya sembari tertawa dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Purbaya mengungkapkan obrolan di Kantor RI 2 itu masih seputar kondisi perekonomian Indonesia. "(Pertemuan dengan) Pak Wapres (Gibran) biasa, diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia (Gibran) kan baru dari daerah, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong," jelas Purbaya. Baca artikel CNN Indonesia "Purbaya: Gibran Dukung Saya Ngomong Ceplas-ceplos" Baca selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251017170456-532-1285770/purb...

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bertanya-tanya dengan sikap KPK. Menurut Mahfud, permintaan KPK kepadanya untuk melapor soal mark up kereta cepat Whoosh dinilai aneh. "Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan," tulis Mahfud lewat akun X, Sabtu. Menurut Mahfud, laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga perlu ada yang melaporkan. Misalnya, jelas Mahfud, ada penemuan mayat. "Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH hrs langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan." Mahfud menerangkan, dalam kaitan dengan permintaan agar ia membuat laporan, itu merupakan kekeliruan yg kedua dari KPK.  "Yg berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan sa...

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Pusat, Minggu (12/10/2025) malam. Turut hadir antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. "Mengenai sistem keuangan atau sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE). Salah satunya," ujar Prasetyo kepada wartawan. Sebagai catatan, beleid yang dimaksud adalah PP Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan eksportir di sektor pertambangan (kecuali migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100% DHE di dalam sistem keuangan nasion...

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, mengatakan Jokowi masih dalam proses pemulihan. "Saat ini beliau masih proses pemulihan," kata Syarif kepada wartawan, Minggu (5/10/2025). Syarif menyebut Jokowi tak disarankan melakukan aktivitas di luar ruangan. Hal itu sebagai bentuk antisipasi yang termasuk proses penyembuhan. Baca artikel detiknews, "Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Tak Hadiri HUT Ke-80 TNI di Monas" Baca selengkapnya di sini  https://news.detik.com/berita/d-8146297/ajudan-ungkap-alasan-jokowi-tak-hadiri-hut-ke-80-tni-di-monas .

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tak ingin program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan. MBG sedang jadi sorotan karena banyak insiden keracunan sampai memicu desakan untuk menghentikan program tersebut. Menurut Luhut, program MBG sudah berjalan cukup bagus meski masih ada kekurangan dalam implementasinya. Ia mengatakan semua butuh proses. "Nggak usah dihentikan, kita sudah lihat bagus kok. Apanya dihentikan? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya. Seperti gigit cabai langsung pedasnya, nggak bisa gitu," kata Luhut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat kemarin. "Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan," tambah Luhut. Baca artikel detikfinance, "L...

Menteri Keuangan (Menkeu)  Purbaya  Yudhi Sadewa menyentil Menteri ESDM  Bahlil Lahadalia  soal penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak ( BBM ). Purbaya mengatakan basis data itu sudah tersedia dan bisa digunakan. Namun, Kementerian ESDM belum kunjung menggunakannya. "Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9). Baca selengkapnya di CNN Indonesia,  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250930170450-532-1279385/purbaya-sentil-bahlil-tak-pakai-dtsen-untuk-salurkan-subsidi-bbm

Kabar duka datang dari istri ke-7 Presiden pertama RI Soekarno. Ia dikabarkan meninggal  dunia di Amerika Serikat (AS). Yurike Sanger, telah meninggal Rabu waktu setempat di California. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga memberi pernyataan. "KJRI Los Angeles telah berkomunikasi dengan pihak keluarga almarhumah Ibu Yurike Sanger di San Bernadino, California," kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat (19/9/2025). "Pihak keluarga telah menunjuk pihak mortuary untuk proses pemulasaran jenazah," tambahnya. Disebut bahwa KJRI Los Angeles membantu proses pemulangan jenazah ke Indonesia dengan berkoordinasi ke pihak mortuary dan otoritas di AS. "Saat ini, otoritas di California sedang memproses penerbitan death certificate sebagai salah satu persyaratan dokumen untuk pemulangan jenazah," ujarnya lagi. Baca artikel CNBC Indonesia "Kabar Duka! Istri ke-7 Soekarno Meninggal, Jenazah Akan ke RI dari AS" Ba...

Presiden Prabowo Subianto sudah punya strategi cara untuk menciptakan jutaan lapangan kerja. Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Dikutip dari akun sosial media Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Selasa (9/9/2025).  Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo akan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah dan dampaknya dalam pembukaan lapangan kerja baru. Pertama adalah Kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang. Asumsinya setiap koperasi akan memperkerjakan minimal 5 tenaga kerja baru. Kedua adalah program Kementerian Pertanian untuk melakukan replanting atau penanaman baru di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare. Cara ini akan mampu membuka lapangan kerja sebanyak 1,6 juta orang selama 2 tahun mendatang. Baca artikel CNBC Indonesia "Prabowo Siap Buka Jutaan Lapangan Kerja Baru, Ini Daftarny...

DPR RI mengumumkan take home pay anggotanya sebesar Rp65 juta per bulan setelah tunjangan perumahan hingga tunjangan lainnya dipangkas merespons 17+8 Tuntutan Rakyat.  Angka Rp65 juta lebih sebagai take home pay itu tercantum dalam keterangan tertulis yang dibagikan Pimpinan DPR RI usai konferensi pers di Gedung Parlemen RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025). “Take Home Pay (THP): Rp65.595.730,” demikian tercantum dalam lembar berjudul “Hak Keuangan Anggota DPR” tersebut Artikel ini telah tayang di  Kompas.com  dengan judul "Take Home Pay Anggota DPR Jadi Rp65.595.730 Usai Tunjangan Dipangkas", Klik untuk baca selengkapnya :  https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/18533431/take-home-pay-anggota-dpr-jadi-rp65595730-usai-tunjangan-dipangkas .

Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Dari pelantikan tersebut, muncul nama baru dalam daftar wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan Ashaf resmi dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Lembaga baru ini dibentuk untuk mengawal pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa yang digadang sebagai proyek strategis nasional (PSN). Baca artikel CNN Indonesia "Bertambah Lagi Daftar Wamen yang Rangkap Jabatan, Siapa Saja?" Baca selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250825190956-92-1266283/bertambah-lagi-daftar-wamen-yang-rangkap-jabatan-siapa-saja .

Pemerintah secara tegas telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan IUP itu dilakukan setelah masifnya kritik atas penambangan nikel, yang dikhawatirkan merusak kekayaan alam di kawasan Raja Ampat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta Pemerintah konsisten dalam menjaga pelestarian alam. Bahkan, penutupan terhadap izin usaha pertambangan itu juga tidak hanya saat berpolemik, tetapi ditutup secara permanen. "Jangan sampai nanti kalau sudah reda, aktivitas tambang berjalan lagi," kata Evita, kepada wartawan, Rabu (10/6). Baca selengkapnya di Jawa Pos, link  https://www.jawapos.com/energi/016129102/empat-izin-usaha-tambang-di-raja-ampat-dicabut-dpr-imbau-pemerintah-konsisten-untuk-tutup-permanen

TNI AL beserta instansi maritim dan nelayan terus membongkar pagar laut Tangerang yang kontroversial. Hingga Sabtu (25/1/2025) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Kabupaten Tangerang itu sudah tercabut 13,9 km. Meski diterpa angin dan hujan rintik-rintik, prajurit TNI AL bersama nelayan dan instansi maritim terus membongkarnya. Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana mengatakan, sepanjang 13,9 Km pagar laut yang berhasil dibongkar tersebut terbagi di tiga titik. "Hingga hari ini, Sabtu (25/1/2025) total pagar laut ilegal yang berhasil dibongkar oleh TNI AL dan masyarakat nelayan yaitu sepanjang 13,9 Km yang terbagi menjadi tiga titik," kata Wira saat dikonfirmasi Tribunnews.com. "Adapun tiga titik yang menjadi konsentrasi lokasi pembongkaran pagar laut adalah Tanjung Pasir yang hingga saat ini berhasil membongkar total 10,5 Km, Kronjo total sepanjang 2,5 Km dan Mauk total sepanjang 900 m," ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keputusan itu tertuang dalam SK Menteri Hukum Nomor AHU-0000071.AHM01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Penyerahan SK Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Pengurus INI dari 34 provinsi hadir langsung dalam acara tersebut. Widodo mengingatkan jajaran Pengurus Pusat (PP) INI untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.  Dia juga mengingatkan pentingnya membangun komitmen bersama untuk mengembalikan kewenangan organisasi INI sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk penegakan kode etik, pengawasan notaris, hingga kerja sama erat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Baca artikel detiknews, "Kemenkum Serahkan SK Pengurus Ikatan...