28 MN Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Nasional

Empat Izin Usaha Tambang di Raja Ampat Dicabut, DPR Imbau Pemerintah Konsisten untuk Tutup Permanen

Pemerintah secara tegas telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan IUP itu dilakukan setelah masifnya kritik atas penambangan nikel, yang dikhawatirkan merusak kekayaan alam di kawasan Raja Ampat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta Pemerintah konsisten dalam menjaga pelestarian alam. Bahkan, penutupan terhadap izin usaha pertambangan itu juga tidak hanya saat berpolemik, tetapi ditutup secara permanen. "Jangan sampai nanti kalau sudah reda, aktivitas tambang berjalan lagi," kata Evita, kepada wartawan, Rabu (10/6). Baca selengkapnya di Jawa Pos, link  https://www.jawapos.com/energi/016129102/empat-izin-usaha-tambang-di-raja-ampat-dicabut-dpr-imbau-pemerintah-konsisten-untuk-tutup-permanen

Separuh Pagar Laut Tangerang Dicabuti TNI AL dan Nelayan, Rocky Gerung: Siapa yang Harus Dihukum?

TNI AL beserta instansi maritim dan nelayan terus membongkar pagar laut Tangerang yang kontroversial. Hingga Sabtu (25/1/2025) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Kabupaten Tangerang itu sudah tercabut 13,9 km. Meski diterpa angin dan hujan rintik-rintik, prajurit TNI AL bersama nelayan dan instansi maritim terus membongkarnya. Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana mengatakan, sepanjang 13,9 Km pagar laut yang berhasil dibongkar tersebut terbagi di tiga titik. "Hingga hari ini, Sabtu (25/1/2025) total pagar laut ilegal yang berhasil dibongkar oleh TNI AL dan masyarakat nelayan yaitu sepanjang 13,9 Km yang terbagi menjadi tiga titik," kata Wira saat dikonfirmasi Tribunnews.com. "Adapun tiga titik yang menjadi konsentrasi lokasi pembongkaran pagar laut adalah Tanjung Pasir yang hingga saat ini berhasil membongkar total 10,5 Km, Kronjo total sepanjang 2,5 Km dan Mauk total sepanjang 900 m," ...

Kemenkum Serahkan SK Pengurus Ikatan Notaris Indonesia: Jaga Marwah Jabatan

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keputusan itu tertuang dalam SK Menteri Hukum Nomor AHU-0000071.AHM01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Penyerahan SK Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Pengurus INI dari 34 provinsi hadir langsung dalam acara tersebut. Widodo mengingatkan jajaran Pengurus Pusat (PP) INI untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.  Dia juga mengingatkan pentingnya membangun komitmen bersama untuk mengembalikan kewenangan organisasi INI sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk penegakan kode etik, pengawasan notaris, hingga kerja sama erat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Baca artikel detiknews, "Kemenkum Serahkan SK Pengurus Ikatan...

Kabar Baik dari Prabowo, Ada Investasi Besar-Besaran Mau Masuk RI!

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan akan ada aliran investasi besar-besaran masuk Indonesia. Ini diungkapkannya kepada para pengusaha di Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia. Prabowo meminta pengusaha di Tanah Air siap-siap menyambut investasi besar ini. "Kita akan ada investasi besar-besaran tahun ini," tegas Prabowo dalam pidatonya pada Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025). Oleh karena itu, Prabowo meminta agar para pengusaha bersabar terlebih dahulu. Dirinya baru menjabat 3 bulan, dia memperkirakan realisasi investasi ini akan dilakukan mulai bulan ke-5 atau ke-6 dirinya menjabat. Dia yakin bahwa Indonesia tidak akan lagi seperti sebelumnya, tidak ada lagi business as usual. Baca selengkapnya di CNBC Indonesia, klik  https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117085815-4-603891/kabar-baik-dari-prabowo-ada-investasi-besar-besaran-mau-masuk-ri

Singgung Pengkritik Program Makan Bergizi Gratis, Luhut: Padahal Waktu Dia Pejabat Maling Juga

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menyinggung pihak-pihak yang mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto yang telah dijalankan serentak sejak Senin 6 Januari 2025. Luhut menjelaskan, program makan bergizi gratis mempunyai dampak positif terhadap perputaran ekonomi yang ada di daerah. Sebab akan banyak transaksi lewat penyediaan makan bergizi gratis seperti belanja bahan baku pangan hingga proses distribusi makanan di sekolah. "Jadi pikiran Presiden membuat makan bergizi itu, kalau ada kritik, sebenarnya jangan cepat kritik, tunggu lihat dulu, kita ini kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat dia juga maling juga," ujar Luhut di Jakarta, Rabu (15/1/2025). Baca selengkapnya  di okezone, klik  https://economy.okezone.com/read/2025/01/15/320/3104602/singgung-pengkritik-program-makan-bergizi-gratis-luhut-padahal-waktu-dia-pejabat-maling-juga

Menko Polkam BG Sebut Prabowo ke LN Agar Tak Dituduh Cawe-cawe Pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri agar tidak dianggap publik ikut cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Budi mengatakan Prabowo sedari awal sudah menekankan agar Pilkada 2024 diwarnai netralitas dan mematuhi asas luber jurdil. Baca selengkapnya di CNN Indonesia  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241110115937-20-1164945/menko-polkam-bg-sebut-prabowo-ke-ln-agar-tak-dituduh-cawe-cawe-pilkada