Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) apabila kinerja lembaga tersebut tidak segera diperbaiki. Imbasnya, sebanyak 16.000 pegawai terancam dirumahkan. Terkait hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini membuka peluang menata 16.000 pegawai Bea Cukai jika dirumahkan, termasuk opsi mutasi dan rotasi. Menurutnya, perpindahan pegawai merupakan hal yang lumrah terjadi di instansi pemerintah. "Kalau masalah mutasi, rotasi itu suatu yang biasa ya, tetapi kan tentunya urusan pemerintahan itu tetap harus dijalankan," ujar Rini di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025). Tak Bisa Diputuskan Langsung Rini belum membahas langsung dengan Purbaya terkait nasib pegawai Bea dan Cukai. Kendati begitu, ia menekankan, keputusan perpindahan pegawai tidak bisa diputuskan langsung tanpa melihat sistem serta kinerja instansi. ...

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin, Rabu (3/12). Pertemuan disebut membahas arah kebijakan ekonomi nasional di tengah dinamika global saat ini. Isi pertemuan Prabowo dan Luhut diungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Selain tentang perekonomian, Teddy mengatakan keduanya juga membahas tentang kemajuan program hortikultura dan berbagai temuan di bidang sains serta teknologi yang berpotensi dikembangkan di Indonesia. "Dalam pertemuan tersebut, Ketua DEN melaporkan perkembangan situasi ekonomi global dan nasional, serta kemajuan program hortikultura dan berbagai temuan di bidang sains dan teknologi yang berpotensi dikembangkan di Indonesia," kata Seskab Teddy dalam keterangan resmi tertulis. Lebih lanjut, Teddy menjelaskan pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekon...

Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak akan berdialog dengan Bank Indonesia maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buntut adanya perbedaan data dana simpanan Pemerintah Daerah. Demikian Purbaya Yudhi Sadewa saat dikonfirmasi soal apakah dirinya akan duduk bareng terkait polemik perbedaan data antara BI dan Kemendagri sebagaimana laporan Jurnalis Kompas TV Renata Pricila Panggalo, Kamis (23/10/2025). “Enggak. Bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data. Saya cuma pakai data Bank Sentral aja,” ucap Purbaya. Baca selengkapnya di Kompas, klik link  https://www.kompas.tv/ekonomi/624850/menkeu-purbaya-tolak-dialog-dengan-bi-dan-kemendagri-soal-beda-data-bukan-urusan-saya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan jurus baru untuk mencegah dana pemerintah daerah (pemda) mengendap di bank. Jurus baru tersebut berupa pengembangan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda lebih cepat di awal tahun. "Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, di mana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengaku sudah berkoordinasi dengan pemda untuk pengelolaan dana daerah mereka. Baca artikel CNN Indonesia "Purbaya Siapkan Jurus Baru Cegah Triliunan Dana Pemda Ngendap di Bank" selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251022122709-532-1287264/purbaya-siapkan-jurus-baru-cegah-triliunan-dana-pemda-ngendap-di-bank . Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnind...

Kisah kebangkrutan perusahaan kertas raksasa sejak zaman Belanda, PT Kertas Leces (Persero) menempuh babak baru. Kali ini, setelah dibubarkan sejak 2023, 1.900 orang mantan karyawan perusahaan pelat merah itu menggugat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan yang teregister dengan nomor perkara 716Pdt.G/2025/PN.JKT.PST itu, Purbaya digugat hanya sebesar Rp1.900.   Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Selasa (21/10/2025), gugatan ini dilayangkan Paguyuban Karyawan Aliansi Karyawan Bersatu PT Kertas Leces, mewakili ribuan pekerja yang telah 13 tahun menunggu pembayaran gaji dan pesangon, pascaperusahaan milik negara tersebut dinyatakan pailit.  Artikel ini telah tayang di  Bisnis.com  dengan judul "Duduk Perkara 1.900 Eks Karyawan Pabrik Kertas BUMN Tertua Gugat Menkeu Purbaya", Klik selengkapnya di sini untuk baca selengkapnya https://www.bisnis.com/read/20251023/638/1922688/duduk-perkara-1900-e...

Gubernur  Sumatera Utara  (Sumut)  Bobby Nasution  membantah pernyataan Menteri Keuangan RI (Menkeu)  Purbaya Yudhi Sadewa   yang menyebut dana pemerintah daerah (pemda) Sumut mengendap hingga Rp3,1 triliun di bank. Bobby menegaskan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Sumut saat ini hanya sebesar Rp990 miliar, bukan Rp3,1 triliun seperti disebut Menkeu. "RKUD (Rekening Kas Uang Daerah) kita cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut, hari ini saldonya sebesar Rp 990 miliar," kata Bobby Nasution, Selasa (21/10/2025). Baca selengkapnya di CNN Indonesia, klik link  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251022082213-532-1287155/bobby-nasution-bantah-purbaya-soal-dana-sumut-rp-31-t-parkir-di-bank

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memecat petugas Bea Cuka yang dikabarkan sering nongkrong di gerai coffee shop. Hal itu diungkapkannya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/10/2025). Bagaimana ceritanya? Seperti diketahui, Purbaya mengaktifkan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya. Nah, meski baru aktif 2 hari, Purbaya mengaku telah menerima berbagai laporan. Laporan ini dibaca langsung oleh Purbaya. Salah satunya, laporan oleh  whistleblower  yang menyebut ada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop. Merespons laporan itu, Purbaya geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini. Memang, tidak disebutkan lokasi coffee shop itu, hanya nama gerainya. Menurut si pelapor, pegawai Bea Cukai itu sering nongkrong di gerai itu, menggunakan seragam setia...

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan nasib ekonomi Indonesia ke depan bakal sangat bergantung dengan mazhab Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Luhut mengatakan wajar jika tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih banyak kekurangan. Hal tersebut, sambung Luhut, juga terjadi pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia percaya diri pertumbuhan ekonomi tahun ini tetap bisa dijaga di level 5,2 persen year on year (yoy). "Saya pikir Menteri Keuangan (Purbaya) sudah mengatakan dengan 5,2 (persen), mudah-mudahan 5,1 persen-5,2 persen (pertumbuhan ekonomi) bisa didapat. Ini tergantung sekarang dengan mazhab Menteri Keuangan (Purbaya)," ucapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Baca artikel CNN Indonesia "Luhut soal Nasib Ekonomi RI: Tergantung Mazhab Menkeu Purbaya" selengkapnya di sini:  https://ww...

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih mengevaluasi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan menanggung utang proyek tersebut. Rosan mengungkapkan, padahal Danantara belum membahas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan menentukan opsi penyelesaian utang yang saat ini menjadi beban PT. KAI (Persero). "Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi. dan kita juga belum, Danantara berbicara ke pihak lain," ujarnya saat ditemui di Hotel St. Regis, Selasa (14/10). Rosan menjelaskan, terkait penyelesaian utang Whoosh menjadi wewenang COO Dony Oskaria. Namun, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi dan mencari opsi yang tepat. Ia mengaku, dalam penyelesaian permasalahan ini memang melibatkan kementerian lain, sehingga perlu pembahasan mendalam. "Dan ini kan melibatka...

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) kembali memeriksa 13 orang pegawainya usai pemecatan 26 orang pegawai pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan tindakan bersih-bersih tidak berhenti di pemecatan kemarin. "Masih ada 13 lagi yang kami proses. Nanti akan berkembang ya, jadi enggak cuma segitu," kata Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP di Jakarta Selatan, Kamis (9/10). Baca artikel CNN Indonesia "DJP Kembali Periksa 13 Pegawai Pajak Usai Pecat 26 Orang" selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251009171201-532-1282844/djp-kembali-periksa-13-pegawai-pajak-usai-pecat-26-orang#goog_rewarded . Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons permintaan tambahan penempatan dana pemerintah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp Rp 55 triliun di deposito bank BUMN tersebut. Purbaya mengatakan dirinya akan mengecek lagi kesiapan bank tersebut jika benar meminta tambahan. "Mau saya datangin dia (BRI), bilang sudah siap, saya akan cek. Betul-betul nanti saya akan datangi dia. Betul siap apa enggak," tegas Purbaya singkat setelah menghadiri acara Prasasti Luncheon Talk, Rabu (8/10/2025). Adapun, permintaan tambahan datang dari Direktur Utama BRI Hery Gunardi. Dia mengatakan saat ini BRI sudah menyalurkan sekitar 60% hingga 65% dari Rp 55 triliun. "Jadi harapannya ke depan mungkin bisa ditambah lagi gitu," katanya saat ditemui di The Gade Tower, Rabu (8/10/2025). Hery pun yakin sisa 35% dari Rp55 triliun yang diterima BRI pada 12 September lalu, akan ...

Menteri Keuangan (Menkeu)  Purbaya Yudhi Sadewa   mengungkapkan keluhan  Gubernur   Sumatra Utara  Bobby Nasution  hingga Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang menggeruduk kantornya hari ini, Selasa (7/10). Ada sekitar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pagi ini. Para kepala daerah itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). "Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya," kata Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkeu. "Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa," jelasnya. Baca selengkapnya di CNN Indonesia, klik link  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251007152944-532-1281951/purbaya-soal-digeruduk-bobby-cs-dia-minta-semuanya-dita...

Bank Indonesia buka suara soal kabar viral yang menyebut mereka telah menjual cadangan emas 11 ton. Mereka membantah kabar viral yang beredar luas di sejumlah platform media sosial, khususnya X tersebut. "Merespons pertanyaan mengenai BI melakukan penjualan emas sebanyak 11 ton yang beredar, dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia tidak melakukan penjualan emas sebagaimana disebutkan," kata Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia,com, Selasa (7/10) pagi. Untuk mengecek kebenaran berita itu, Ramdan meminta publikuntuk terus mengikuti informasi cadangan devisa RI yang selalu diumumkan melalui situs resmi BI. Baca artikel CNN Indonesia "Bank Indonesia Buka Suara soal Viral BI Telah Jual 11 Ton Emas" selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251007065946-78-1281713/bank-indonesia-buka-suara-soal-viral-bi-telah-jual-11-ton-emas#goog_rewarded . Download Apps CNN Indonesia...

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal nilai tukar rupiah yang sempat anjlok hingga ke Rp16.700 per dolar AS. Purbaya meyakini rupiah melemah hanya dalam jangka pendek. "Saya yakin (rupiah) akan balik ke level fundamentalnya," ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/9). Ia yakin rupiah akan menguat seiring kucuran Rp200 triliun ke perbankan yang bisa mendorong sistem perekonomian. Baca artikel CNN Indonesia "Purbaya Buka Suara soal Rupiah Amblas ke Rp16.700 per Dolar AS" Baca selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250926164538-532-1278129/purbaya-buka-suara-soal-rupiah-amblas-ke-rp16700-per-dolar-as .

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengambil kembali dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan. Dana mengendap itu ditaksir mencapai Rp233,11 triliun per Agustus 2025. "Kalau uangnya nganggur ya kita ambil. Tapi kita mau hitung juga. Harus hitung juga bahwa mereka perlu dana untuk awal tahun, Januari, Februari. Kita liat nanti seperti apa ini ya. Tapi kalau emang betul-betul nanggur disana, ya kita ambil alih, kita pindahin," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/9/2025). Langkah tersebut menurut Purbaya dapat mendorong pemerintah daerah agar lebih rajin membelanjakan anggarannya sejak awal tahun. Salah satunya dengan melonggarkan persyaratan agar TKD dapat tersalurkan lebih cepat tanpa syarat berbelit Baca artikel CNBC Indonesia "Purbaya Mau Ambil Alih Dana "Nganggur" Rp233 Triliun, Ini Rencananya" selengkapnya di sini:  https://www.cnbcindonesia.com/news/20250925181130-4-670269/purb...

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar kenaikan gaji pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Kebijakan itu merupakan bagian dari pembaruan atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Purbaya mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut soal kenaikan gaji PNS dan pejabat. Ia pun sempat bercanda menanyakan apakah gajinya juga akan ikut naik. "Saya mau dinaikin gajinya ya? Belum belum, nanti begitu ada (perkembangan) kita kasih tahu," katanya usai Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9). Baca selengkapnya di CNN Indonesia, klik link  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250922155527-532-1276422/purbaya-bersuara-soal-rencana-prabowo-naikkan-gaji-pejabat-pns-jadi

Saham emiten rokok melesat pada perdagangan pagi ini, Senin (22/9/2025). Empat emiten rokok yang melantai di bursa hari ini kompak membukukan kenaikan harga saham yang signifikan. Per pukul 09.11 WIB saham Indonesia Tobacco (ITIC) tercatat naik paling kencang atau 12,9% ke harga Rp 350 per saham. Kemudian saham Wismilak Inti Makmur (WIIM) naik 8% ke Rp 1.080. Sementara itu saham dua korporasi rokok raksasa RI juga naik tajam. Saham Gudang Garam (GGRM) yang dalam beberapa tahun terakhir tertekan dari sisi kinerja saham dan keuangan, pada perdagangan pagi ini melesat 8,72% ke harga Rp 11.850 per saham. Terakhir ada saham HM Sampoerna (HMSP) yang naik 8,4% ke Rp 710 per saham. Baca artikel CNBC Indonesia "Kena Purbaya Effect, Saham Emiten Rokok Terbang"  Baca selengkapnya di sini:  https://www.cnbcindonesia.com/market/20250922090937-17-668957/kena-purbaya-effect-saham-emiten-rokok-terbang

Saham emiten bank pelat merah berpesta pada perdagangan hari ini, Kamis (11/9/2025). Hal ini seiring dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang menarik Rp 200 triliun dari Bank Indonesia dan mengembalikannya ke sistem perekonomian, kemarin Rabu (10/9/2025). Per pukul 09.16 WIB, saham BTN (BBTN) melaju paling kencang dengan penguatan 7,45% ke level 1.370. Diikuti oleh BNI (BBNI) yang naik 5,12% ke level 4.310 dan BRI (BBRI) 4,38% ke level 4.050. Bank Mandiri (BMRI) tidak ketinggalan, naik 2,27% ke level 4.500.  Sebagai informasi, Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di BI sebesar Rp200 triliun dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Baca artikel CNBC Indonesia "Purbaya Effect! Saham Bank BUMN Pesta Pora" Baca selengkapnya di sini:  https://www.cnbcindonesia.com/market/20250911091153-17-666008/purbaya-effect-saham-bank-...

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan menjadi komisaris di perusahaan milik negara. Menurut Erick, instansinya akan mempelajari lebih lanjut putusan MK tersebut. Lagipula, saat ini kementeriannya memang tengah berbenah. "Ya kita melakukan transformasi kepengurusan sesuai makna yang kita lakukan saat ini," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9). Baca artikel CNN Indonesia "Erick Thohir Bersuara Soal MK Larang Wamen Rangkap Jabatan Komisaris" Baca selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250904184450-92-1270276/erick-thohir-bersuara-soal-mk-larang-wamen-rangkap-jabatan-komisaris .

Para pekerja kini semakin tertekan karena minimnya peluang pengembangan karier, kantor yang banyak pemangkasan karyawan demi memberi ruang bagi kecerdasan buatan (AI), sekaligus tuntutan untuk bekerja lebih banyak dengan sumber daya lebih sedikit. Dalam iklim kerja yang sulit, banyak karyawan takut bersuara dan mempertaruhkan posisinya. Akibatnya, mereka memilih diam tetapi secara masif mulai melepaskan keterikatan dengan perusahaan. Fenomena ini disebut "quiet cracking." Laporan The Fortune menyebut, quiet cracking berbeda dengan "quiet quitting". Jika quiet quitting dilakukan dengan sadar, quiet cracking terjadi tanpa disadari karena karyawan merasa lelah, tidak dihargai, tetapi tidak berani berhenti kerja di tengah kondisi pasar tenaga kerja yang sulit. Baca artikel CNBC Indonesia "Taktik Perusahaan PHK Karyawan Diam-diam, Ini Dampaknya" selengkapnya di sini:  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250827063843-37-661627/taktik-perusahaan-phk-...