Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mengatakan, kesepakatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang membebaskan bea masuk barang asal AS akan mengundang gejolak dari negara-negara yang telah bermitra lama dengan Indonesia.  Dia menyatakan, pemerintah Indonesia harus waspada terhadap adanya gejolak dari negara-negara seperti China, Uni Eropa, hingga Jepang atas kesepakatan tersebut. "Kita juga harus mewaspadai bahwa negara-negara seperti Cina, Uni Eropa, Jepang, untuk mobil dan lain sebagainya, mereka akan mengatakan, 'saya kalau begini caranya saya keluar saja dari Indonesia,'" kata Hikmahanto dalam acara Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (16/7/2025). Artikel ini telah tayang di  Kompas.com  dengan judul "Produk Amerika Bebas Bea Masuk, Hikmahanto: Waspada China, Uni Eropa, Jepang Minta yang Sama", Klik untuk baca:  https://nasional.kompas.com/read/2025/07/16/...

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal-I 2025 hanya mencapai 4,87%. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai angka ini sebagai tanda lampu kuning. Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan angka pertumbuhan ekonomi kuartal-I ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, angka ini merupakan lampung kuning bagi pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat Indonesia. "Angka ini adalah lampu kuning. Bukan hanya untuk pemerintah maupun pelaku industri besar, tetapi juga untuk kita semua. Karena dalam perekonomian modern, everything is interconnected," kata Shinta dalam Diplomat Success Challenge, di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025). Baca artikel detikfinance, "Bos Pengusaha Sebut Ekonomi RI Sudah Lampu Kuning!"  Baca selengkapnya di link https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7962644/bos-pengusaha-sebut-ekonomi-ri-sudah-lampu-kuning .

Bank Dunia melaporkan jumlah orang miskin di Indonesia meningkat signifikan usai organisasi tersebut mengubah standar garis kemiskinannya per Juni 2025. Berdasarkan laporan bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan purchasing power parity (PPP) 2021 dalam menentukan garis kemiskinan. Sebelumnya, Bank Dunia masih menggunakan perhitungan PPP 2017. Adapun, PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta. PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, nilai PPP berbeda untuk setiap negara. Baca selengkapnya di Bisnis, klik link  https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883346/bank-dunia-sebut-2-dari-3-orang-indonesia-dalam-garis-kemiskin...