Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengungkapkan banyak peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinonaktifkan akibat adanya pembaruan data.  Irma menjelaskan, penonaktifan ini dilakukan karena banyak peserta BPJS PBI yang mengalami perubahan ekonomi, tapi masih memegang kartu tersebut. "Karena memang terjadi perubahan kondisi ekonomi, dari menganggur tiba-tiba dapat kerjaan. Tadinya tidak punya usaha, sekarang punya usaha dan mapan, sementara yang bersangkutan masih terus memegang kartu PBI," ujar Irma kepada Kompas.com, Kamis (5/2/2026). Irma menekankan, orang-orang yang dulunya memiliki kartu BPJS PBI tapi kini sudah mapan memang harus dinonaktifkan dari kepesertaan PBI. Baca selengkapnya di Kompas  Klik link Sumber:  https://nasional.kompas.com/read/2026/02/05/10463221/anggota-dpr-sebut-penonaktifan-bpjs-pbi-karena-perubahan-kondisi-ekonomi?page=all .

Mantan Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan sejarah reformasi Polri, khususnya soal keputusan memisahkan institusi Polri dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Hankam) pada tahun 2000. Penjelasan ini disampaikan Mahfud di tengah derasnya diskursus publik mengenai apakah Polri tetap di bawah Presiden atau kembali dikoordinasikan oleh kementerian. Penjelasan itu disampaikan Mahfud saat menjadi pembicara kunci atau keynote speaker dalam Final Debat Hukum Tingkat Nasional INTEGRITY Scholarship V dan ICD 16 dengan tema 'Reformasi Polri dan Masa Depan Demokrasi Indonesia' sebagaimana dilihat dalam kanal YouTube Integrity Law Firm, Kamis (5/2/2026). Mahfud mengawali pidatonya dengan membahas banyak perdebatan terkait sistem yang terjadi di Indonesia. Dia mengatakan perdebatan telah terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia pada 1945. Antara lain soal sistem negara, apakah demokrasi atau kerajaan. Dia mengatakan para tokoh bangsa saat itu sepakat dengan negara demokrasi hi...

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang dilakukan sejumlah pengusaha melalui skema under-invoicing. Praktik tersebut diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara selama bertahun-tahun. "Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO nanti kita akan kejar," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Baca artikel CNN Indonesia "Purbaya: Kita Dikibulin Para Pengusaha Sawit Selama Beberapa Tahun" selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260204181435-532-1324629/purbaya-kita-dikibulin-para-pengusaha-sawit-selama-beberapa-tahun#goog_rewarded .