Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengklarifikasi pernyataannya terkait penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK).  Sebab, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebelumnya mengganggap pernyataan Jaya Negara yang mengatakan bahwa penonaktifan PBI merupakan instruksi khusus Presiden, bisa menyesatkan. "Saya selaku Wali Kota Denpasar memohon maaf kepada Bapak Presiden dan Menteri Sosial atas pernyataan kami yang menyatakan bahwa Bapak Presiden menginstruksikan kepada Menteri Sosial untuk menonaktifkan penerima manfaat PBI desil 6 sampai 10 yang jumlahnya sebanyak 24.401 jiwa di Kota Denpasar," kata Jaya Negara di Denpasar, pada Sabtu (14/2/2026).  Menurut Jaya Negara, dia tidak ada memiliki niat untuk menyesatkan terkait pernyataannya sebelumnya. Baca selengkapnya di Kompas, klik link  Sumber:  https://denpasar.kompas.com/read/2026/02/15/060100778/wali-kota-denpasar-minta...

Polda Metro Jaya merespons permintaan Roy Suryo Cs yang meminta status tersangkanya dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dihentikan. Menanggapi hal itu, Polda Metro Jaya menyebut ada beberapa cara kasus disetop.  “(Permohonan Roy Suryo Cs) itu menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, dikutip Minggu (15/2/2026). Budi menerangkan, ada beberapa cara untuk menghentikan perkara. Di antaranya dengan cara restorative justice. “Bagaimana proses perkara itu P21 di Kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restorative justice. Nah, ini kesepakatan, dikaji dari kedua belah pihak,” ujar dia. Dia menuturkan, melalui mekanisme restorative justice, tersangka bersama pelapor bisa bertemu untuk sepakat menghentikan perkara hukum. Proses tersebut tetap akan me...

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri yang membidangi sektor ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2/2026).  Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden menegaskan bahwa sikap Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional harus selalu mengedepankan kepentingan nasional. “Presiden menegaskan beberapa hal, memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapa pun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat, adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia,” ujar Teddy, dikutip dari akun Instagram @Sekretaris.kabinet, petang ini. Menurut Teddy, Presiden Prabowo juga menginginkan agar setiap perundingan ekonomi mampu meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat rantai pasok industri nasional atau global supply chain dalam negeri. Baca selengkapnya di Kompas Klik LINk Sumber:  https://nasional.kompas.com/read/2...