Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi gugatan uji materi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan seorang guru honorer terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan untuk dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya menyatakan pemerintah akan menunggu proses hukum yang berjalan. "Ya, biar aja kita lihat hasilnya seperti apa. Gugatan bisa kalah, bisa menang kan," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2). Baca artikel CNN Indonesia "Purbaya soal Guru Honorer Gugat Anggaran MBG ke MK: Lemah, Pasti Kalah" BACA selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260218181612-532-1329342/purbaya-soal-guru-honorer-gugat-anggaran-mbg-ke-mk-lemah-pasti-kalah#goog_rewarded .

Ahmad Sahroni kembali menduduki posisi Wakil Ketua Komisi III DPR usai dinonaktifkan selama enam bulan. Sahroni menggantikan Rusdi Masse, politikus Partai Nasdem yang kini menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penetapan Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III dilakukan usai pimpinan DPR menerima surat dari Fraksi Nasdem terkait pergantian pimpinan di Komisi III. "Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Fraksi Partai NasDem Nomor FNasdem107/DPR RI/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal penyampaian pergantian nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, kapoksi Banggar, dan anggota Banggar dari Fraksi NasDem DPR RI, maka pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem mengalami perubahan,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat Komisi III. Baca selengkapnya di Kompas,  Klik Link Sumber:  https://nasional.kompas.com/read/2026/02/19/11035451/sahroni-balik-jadi-pimpinan-komisi-iii-dpr-ini-kilas-balik-pernyataan-tolol .

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sempat mencecar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta kepastian soal sumber anggaran tanggap bencana Sumatera. Momen Dasco mencecar Purbaya ini terjadi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Adapun Kementerian PU mengusulkan dana tanggap darurat untuk empat tahun sebesar Rp 74 triliun, di antaranya dialokasikan untuk 2026 sebesar Rp 4,3 triliun. Menurut Dasco, dana tersebut pun diusulkan tagihan kepada BNPB. Namun, BNPB hanya memiliki anggaran Rp 4,3 triliun, sehingga kebutuhan anggaran Kementerian PU jauh melebihi dari anggaran BNPB. Oleh karenanya, ia meminta Purbaya mengambil kebijakan agar dana tanggap darurat yang diusulkan Kementerian PU bisa diakomodasi. "Ini kasihan nanti, saya rasa nanti takutnya yang namanya birokrasinya berbelit-belit sehingga saya monitor di lapangan Kementerian PU tetap terus membangun tapi saya enggak tahu uangnya dar...