Sepanjang tahun lalu, pembelian komputer secara global mengalami kenaikan signifikan. Hal ini dipicu kekhawatiran soal krisis chip memori yang dampaknya digadang-gadang mulai terasa pada akhir 2025 hingga 2026 ini.  Krisis yang disebabkan kelangkaan chip global itu diprediksi akan berlanjut dalam waktu lama, sehingga berpotensi menaikkan harga jual perangkat elektronik konsumen di 2026. Misalnya harga komputer, HP, dan peralatan rumah tangga.  Kelangkaan chip memori disebabkan tingginya permintaan yang tak dibarengi penambahan kapasitas produksi. Permintaan yang membludak merupakan imbas perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian masif.  Baca selengkapnya artikel CNBC Indonesia "Siap-siap Dihantam Krisis 2026, Warga Ramai-ramai Borong Komputer" selengkapnya di sini:  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260212113207-37-710536/siap-siap-dihantam-krisis-2026-warga-ramai-ramai-borong-komputer

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak terus-menerus mempersoalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Ia menegaskan program tersebut merupakan bagian penting dari strategi pemerintah dalam mendorong pemerataan dan menjaga stabilitas sosial. "Kalau itu enggak ada,  high economic growth  enggak jadi. Jadi jangan protes. MBG memang buat masyarakat," ujar Purbaya dalam agenda Bloomberg Technoz Economic Outlook 2026 di Financial Hall, Jakarta, Kamis (12/2). Menurut Purbaya, MBG dan program sosial lainnya menjadi salah satu instrumen untuk menopang dua pilar utama pembangunan, yakni pemerataan dan stabilitas sosial-politik.  Tanpa kedua aspek tersebut, sambung Purbaya, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan tercapai secara berkelanjutan. Hal ini relevan mengingat publik masih kerap kali bingung membaca arah strategi ekonomi pemerintahan. Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menegaskan strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto bertum...

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, merespons keras anggota DPR yang menilai BPJS Kesehatan tidak proaktif mengantisipasi terjadinya masalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) nonaktif yang tidak bisa berobat pada awal Februari lalu.  “Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji. Bapak minta berapa?” ujar Ali Ghufron kepada Anggota DPR Zainul Munasichin. Rapat dengan tensi yang sempat panas itu terjadi di Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Mereka membahas data PBI nonaktif yang merepotkan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dengan penyakit berat yang hendak berobat ke rumah sakit secara gratis, mulai 1 Februari lalu. Awal debat panas Dari 11 juta PBI yang dinonaktifkan, ada 120.000 PBI nonaktif berpenyakit katastropik (penyakit berat yang butuh penanganan medis khusus). Mensos menyebut jumlahnya 106.000 PBI setelah data diverifikasi. BPJS Kesehatan menyebut jumlah akhir PBI nonaktif itu menjadi 102.921 peserta. Awalnya, Anggo...